Program PNPM Membawa Angin Segar di Masyarakat

Nasrullah, Kabid Usaha Ekonomi dan Masyarakat

Watampone, Cakrawala News--Dalam  rangka  menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Bone, kehadiran PNPM, sangat dirasakan manfaatnya. PNPM, yang terdiri dari PIP, Pisaw dan Mandiri Pedesaan, P2KP, terbukti dapat membawa angin segar, bagi pembangunan infrastruktur masyarakat  sekaligus  penguatan ekonomi kerakyatan.

Hal ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Bone, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Terkait kebijakan pemerintah yang  membuat “Program pada Tuo” action plan-nya mulai tahun 2013-2018, Bappeda selaku koordinator melibatkan semua SKPD untuk bersama-sama memikirkan besarnya   jumlah rakyat miskin di Bone untuk ditekan sedemikian rupa  agar  tidak  terjadi pembludakan dari tahun-ketahun. Dengan adanya Program 

Pada Tou yang merupakan inovasi baru dari inisiatif pemerintah Daerah, bagaimana menurunkan angka kemiskinan, sehingga Badan pemberdayaan Masyarakat desa ikut andil di dalamnya, di temui di ruang kerjanya, Cakrawala News beserta Akselerasi” melakukan wawancara singkat. Nasrullah, Kabid Usaha Ekonomi dan Masyarakat yang diberi tanggung-jawab memanage  kegiatan PNPM.

Dijelaskan lagi kepada rekan media, bahwa  sehubungan dengan program Pada Tuo, erat kaitannya dengan PNPM dalam mengakselerasikan apa yang menjadi tujuan pemerintah yakni menekan angka kemiskinan. Sebelum pada Tuo, dirilis oleh Pemda, memang PNPM sasarannya memberdayakan masyarakat  dari ketidakmampuannya, wakil bupati sebagai ketua pelaksana di daerah, Bappeda sekertaris, BPMD leading sektor, sejak tahun 2007 alokasi anggaran yang disuplai pusat ke Bone, sekitar 7 milyar, di tambah cost sharing 20 persen dari APBD II. Pada saat itu, status bone masih dalam skala tertinggal pembangunannya, sehingga dari tahun-ketahun, angka 7 milyar bertahap mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan  di lapangan dana BLM ( bantuan lansung masyarakat) mulai  ditingkatkan atas penilaian pusat dan provinsi SUL_SEL.

Porsi anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 hingga 2013 posisinya berada pada nominal 28 milyar dan itu cukup menggembirakan. Bagi kita sebagai aparatur pemerintah, sangat senang ketika PNPM mulai bergerak apik di masyarakat dan ternyata membuahkan kemajuan yang luar biasa, karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Berdasarkan hal di atas maka di tahun 2013, costnya mulai dikurangi, mengingat fisik sudah optimal, sehingga tak perlu lagi anggaran disuplai banyak kecamatan yang memiliki masyarakat miskin yang banyak terutama di daerah Bontocani, perhatian pemerintah sementara tertuju ke sana.

Secara general, mulai tahun 2004, PNPM sudah diprogramkan dan diakui pula bahwa Bone penerima manfaat yang terbesar dibanding dari daerah lain. Alokasi anggaran PNPM angkanya besar, seiring berjalannya kegiatan di lapangan, kita upayakan angka kemiskinan menurun hingga 10 persen dari data yang ada. Olehnya itu sasaran kita pada bidang sektoral. Orientasi  kita pada pemberdayaan masyarakat miskin, yang ada di desa dan kelurahan. Bagaimana menciptakan ruang gerak masyarakat untuk membuka peluang bisnis, dengan melihat potensi yang ada di sekitarnya, seperti menciptakan home industri rumah tangga, bagi usaha kecil saja belum sampai pada tingkat menengah lantaran keterbatasan anggaran.

”PNPM telah menyediakan penguatan Modal usaha, bagi kaum perempuan yang dinamakan SPP (Simpan Pinjam kelompok Perempuan ) dan hal itu berjalan sukses. Dana yang telah berkembang di masyarakat SPP, senilai 26 milyar, perorang menerima dana modal usaha sebesar 5 juta rupiah. Itupun masih bisa ditingkatkan jika dana dari pusat sedikit. Maksimal 27 Kecamatan telah terbentuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Dan semuanya eksis, walaupun hal ini berjalan baik namun ada juga problem yang biasa kita temukan di lapangan, yakni adanya penunggakan yang terjadi,  yang lamban dalam mengembalikan dana tersebut, tetapi tidak seberapa besarnya dari nominal yang ada”, imbuh Nasrullah.

”Apabila ditemukan anggota yang terlambat membayar kredit, maka diadakan musyawarah bersama dengan anggota SPP, sehingga anggota yang menunggak bisa mengerti akan tanggung-jawabnya. Kita berharap dana ini dapat bergulir ke calon SPP lainnya yang belum disentuh kelompok, masih banyak tersebar di seluruh Kabupaten Bone. Dengan bantuan dana ini masyarakat bisa membuka usaha yang beraneka ragam jenisnya”, kata Nasrullah.

“Tahun 2012 anggaran PNPM pedesaan sebesar 16 milyar ditambah pendampingnya 5 persen, sementara tahun 2013 anggarannya 17 milyar dengan dana cost sharingnya. Rencananya pemerintah pusat akan mengakhiri program PNPM sampai 2014. Sesuai kebijakan SBY, lantaran telah berakhir masa pemerintahannya. Terkait "Pada Tuo" yang fokus pada sektor Pendidikan dan Kesehatan".

"Kita berupaya mensingkronkan dengan program kita. Fasilitas pendidikan dan kesehatan akan kami pikirkan serta menyeimbangkan apa yang telah tertuang di dalamnya, misalnya pembangunan Pustu, POSKESDES dan juga menyiapkan sarana belajar. Tentunya segala kegiatan yang kita lakukan pasti punya kendala  dan biasanya kami temukan adanya pola pikir masyarakat yang sulit dirubah. SDM mereka minim, namun setelah program ini berjalan baik, akhirnya perlahan-lahan pola pikir mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik, dengan harapan pemerintah daerah tetap ada perhatian serius kepada masyarakat miskin yang butuh uluran tangan. Apapun bentuknya selama itu bisa merubah  kehidupan mereka,” tandas Nasrullah dengan optimis.  (Ani Jufri)